Dalam kegiatan di balai Desa Junrejo itu, Samidi, Ketua RW 4 Desa Junrejo mengeluhkan sistem pembagian raskin yang dinilai kurang adil. Karena, banyak warganya yang tidak kebagian meski sebenarnya mereka berhak menerima.”Kami sebenarnya ingin semua yang berhak bisa menerima, tetapi datanya kan sudah ditentukan,” keluh dia.

Akibat sistem pembagian yang kurang merata itu, lanjut Samidi, perangkat RT/RW sering dikira warga bertindak tidak adil.

Selain soal raskin, peserta lain juga menanyakan tentang pelaksanaan konversi minyak tanah ke elpiji yang juga masih kurang merata.

Menanggapi pertanyaan tersebut, pemateri dari MCW Lutfi J. Kurniawan mengatakan, hal semacam itu tidak hanya terjadi di Desa Junrejo. Tetapi juga terjadi di berbagai wilayah. Untuk mencari jalan keluar, pihak RT/RW harus melaporkan secara resmi ke Badan Permusyaratan Desa (BPD) dengan data-data yang rinci. Setelah itu, BPD bersama kepala desa mengirimkan data tersebut ke pemerintah kota. “Mungkin saja data yang dimiliki pemerintah kota tidak sama,” jelasnya.

Bisa jadi juga, jumlah penerima gakin sudah ditetapkan, tetapi masih banyak warga yang belum terakomodasi dalam data itu. Karena itu, pihak desa bersama BPD dan masyarakat bisa membuat kesepakatan yang isinya membagi jatah raskin kepada semua yang berhak menerima. Cara semacam ini, dinilai tidak melanggar aturan, karena sesuai dengan adat desa yang memiliki nilai kekeluargaan dan gotong royong.

Sedangkan untuk pembagian elpiji, juga demikian. Pihak RT/RW bisa melaporkan data penduduk yang belum menerima. Kemudian data itu disampaikan kepada pemkot dan Pertamina. “Yang benar itu, sebelum ada pembagian seharusnya dilakukan pengecekan data lagi,” jelas dia. (lid/nen) Radar Malang

Anggota badan anggaran Suaeb Hadi, kemarin (5/9) mengatakan, dewan menyetujui penambahan Rp 23 miliar melalui pembahasan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS (plafon dan prioritas anggaran sementara) APBD perubahan 2010. Dana sebesar itu dimasukkan ke rekening Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pemkab Malang program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Dengan penambahan dana sebesar itu, saat ini diperkirakan kawasan kantor bupati itu telah menelan dana masyarakat lebih kurang Rp 75 miliar. “Sekitar 75-an (Rp 75 miliar) sudah kami berikan. Sudah melalui persetujuan bersama,” kata Suaeb.

Karena anggaran sudah diberikan, lanjut politisi asal PDIP, pihaknya mendesak agar pengembang segera menyelesaikan proses pembangunan. Kalau bisa pembangunan selesai pada akhir 2010. Sebab sesuai dengan rencana awal, pembangunan kawasan pendapa baru itu harus tuntas pada 2010. “Seingat saya fisik tuntas pada 2010 ini,” lanjutnya.

Terkait dengan penempatan kompleks baru pendapa di Kepanjen itu, Sekda Kabupaten Malang Abdul Malik memperkirakan baru bisa ditempati pada 2012 nanti. Alasannya, selesainya pembangunan gedung bukan berarti langsung bisa ditempati. Ada tahap finishing dan juga pengisian interior gedung. Termasuk pengisian kelengkapan-kelengkapan gedung berlantai lima itu.

Sesuai rencana, yang akan menempati kompleks pendapa baru itu adalah bupati dan wakil bupati. Juga seluruh lingkungan sekretariat. Kantor bupati dan wakil bupati ada di depan, sedangkan gedung sekretariat ada di belakang. “Untuk dinas-dinas, seluruhnya ditempatkan di luar kawasan pendapa,” ucap Malik. (yos/fir) Radar Malang

Dari tiga ruang VVIP yang dimiliki RSSA Malang, ada satu kamar yang termasuk kamar super istimewa. Dikatakan super karena kamar ini hanya bisa dipakai orang-orang tertentu dan khusus. Karena sebenarnya kamar ini dipersiapkan untuk presiden dan wakil presiden jika mengalami sesuatu saat berkunjung ke Malang dan sekitarnya.

Mardi Sampurno

—

Dari sebanyak 80 kamar di ruang Pavilun Puspa Graha, hanya ada satu ruang perawatan yang super khusus. Namanya Ruang VVIP Tulip. Nomor kamarnya 212.

Ada tiga pintu keluar dalam kamar di lantai II gedung utama RSSA Malang. Banyaknya pintu yang tersedia untuk akses keluar masuk ini bukan tanpa alasan.

Pintu paling utara dikhususkan bagi petugas medis dan para medis. Pintu tengah yang terbuat dari kaca tembus pandang yang dilapisi riben 80 persen, khusus untuk pintu tamu pasien. Nah, pintu ketiga adalah pintu spesial.

Pintu rahasia ini terletak di dalam ruang tamu yang bisa menghubungkan dengan tangga darurat di sebelah barat gedung. Pintu terakhir ini biasa disebut pintu rahasia.

Tata ruang di kamar 212 ini memang didesain lain dari pada yang lain. Karena menggabungkan dua ruangan VVIP menjadi satu ruangan yang terintegrasi. Dua kamar itu adalah nomor 211 dan nomor 212.

Kamar yang dihilangkan adalah kamar 211 yang terletak di paling ujung koridor ruang Tulip. Ruang perawatan itu dijadikan kamar pendukung perawatan. Sementara kamar nomor 212 murni dijadikan kamar perawatan pasien.

Kamar VVIP ini didesain memiliki tiga ruangan yang setiap bagiannya dibatasi dengan tembok. Pertama ruang perawatan pasien, ruang penunggu,dan ruang tamu. Bentuk ruangannya berbentuk huruf L.

Di ruangan ini juga tersedia dua kamar mandi. Yakni di ruang perawatan pasien dan ruang penunggu pasien. Sedang ruang tambahan ada ruangan mini kitchen set. Letaknya menyatu dengan ruang tunggu dengan layout membelakangi kamar mandi. Sementara ruang tamu berada di dekat pintu rahasia.

Koordinator Pelayanan Instalasi Rawat Inap Utama dr Santosa Basuki menjelaskan pembagian ruangan dilakukan untuk memberikan kesan privacy pada pasien untuk mempercepat proses pemulihan dari sakit yang diidap. ”Jangan sampai pasien terganggu kedatangan pembesuk yang tak diinginkan,” kata Santosa.

Bagi pembesuk yang hendak berkunjung, terlebih dahulu diseleksi keluarga pasien di ruang tamu. Itulah mengapa ada pemisahan pintu masuk bagi tim medis dan orang yang akan datang menjenguk.

Jika pasien tidak ingin ditemui, penjenguk bisa tidak langsung pulang, tapi bisa ngobrol terlebih dulu di ruang tamu bersama anggota keluarga pasien. Sebaliknya, jika pasien mau dijenguk, maka akan diajak masuk lewat ruang penunggu.

Untuk mendukung kenyamaan ruang tunggu disediakan tempat tidur spring bad yang cukup ditempati dua orang. Selain itu ada TV layar datar 32 inchi yang diletakkan di atas lemari tempat menyimpan pakaian. Di sebelah tempat tidur ada satu set meja dan kursi makan.

Di ruang perawatan, jumlah perabotnya jauh lebih sedikit. Hampir semua perabot yang ada memiliki hubungan dengan kepentingan medis. Untuk mengusir kebosanan si pasien, ada satu TV berwarna ukuran sama diletakkan di sebuah meja. TV ini jadi TV kedua di ruangan khusus ini.

Sementara, di sebelah barat tempat tidur perawatan, ada sofa khusus yang digunakan untuk penunggu. Sofa yang diset bisa untuk tempat tidur ini cukup menampung dua orang.

Desan ruangan ini memang bukan sekadar untuk gagah-gagahan. Tapi sudah melalui riset uji keamanan standar VVIP. Itu karena ruang perawatan ini memang khusus diperuntukkan untuk ruang khusus kepresidenan.

”Karena ruang khusus kepresidenan, maka jika ada kunjungan presiden atau wakil presiden di Malang, maka ruangan harus dikosongkan,” kata Santosa yang pernah ditunjuk menjadi dokter kepresidenan pada 1984-1990 lalu.

Jika saat ada kunjungan presiden ke Malang dan di ruangan ini ada pasiennya, mereka akan dipindah ke kamar VVIP di lantai IV. Karena itu, paspampres biasanya sudah ada di sekitar ruangan ini beberapa hari sebelum ada kunjungan presiden atau wakil presiden. Kalau pun presiden tidak mampir ke ruangan ini, persiapannya juga tetap tak berubah sesuai standar keamanan paspampres.

Soal dokter dan perawat sudah pasti sangat istimewa. Dokter dan perawat pun pilihan. Bahkan khusus perawatnya sudah menjalani pelatihan khusus.

Begitu khususnya ruang perawatan khusus ini, kadang pula ada yang memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, ada yang pernah menawar ruangan ini untuk dijadikan tempat orang yang berpura-pura sakit karena terbelit kasus. Tujuannya sudah bisa ditebak. Bisa sakit di tempat mewah. Untungnya RSSA menerapkan aturan ketat untuk kamar ini. Nah, siapa mau sakit di tempat mewah? (*/war)Radar Malang

Persediaan darah untuk mengantisipasi melonjaknya kebutuhan Idul Fitri sebenarnya sudah dilakukan sejak dua bulan lalu. Unit transfusi darah PMI kabupaten sudah menyiapkan minimal 20 labu. Namun, karena melonjaknya permintaan dari luar Malang Raya, persediaan darah pun semakin menipis. Terutama golongan darah A dan O.

Sejak dua bulan terakhir, permintaan darah jenis A dan O terus melonjak dari luar kabupaten. Di antaranya dari Kota Malang, Lumajang, Blitar, dan Tulungagung. “Stok memang menipis karena banyak permintaan dari luar kabupaten,” kata Kepala Bagian Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Malang Sri Hartami kemarin.

Karena tingginya permintaan dari luar wilayah, Sri pun mulai memberikan batasan. Yaitu, sebelum mengambil darah, harus disiapkan donor pengganti. Dengan demikian, persediaan darah tetap ada.

Saat ini stok darah yang masih dalam posisi aman di antaranya golongan AB dan B. Untuk darah AB dengan kapasitas 350 cc setiap labu, masih tersedia 20 labu. Sedangkan golongan darah B dengan kapasitas 350 cc per labu, masih tersedia 70 labu. “Golongan darah AB dan B masih banyak. Yang menipis O dan A,” ucap Sri.

Dengan menipisnya stok darah, Sri sudah menyiapkan sejumlah rencana agar PMI mendapatkan pasokan darah. Di antaranya membuka donor darah masal Senin (6/9) besok. Ada dua lokasi sekaligus yang akan dijadikan tempat donor darah masal. Yakni kantor Dispora Pemkab Malang dan Desa Sedayu, Kecamatan Turen.

Waktu donor darah setelah buka. Setelah berbuka puasa, warga bisa mendonorkan darahnya di dua tempat tersebut. PMI akan menampung semua darah pendonor untuk digunakan sebagai stok Lebaran. “Untuk persediaan, kami berharap masyarakat mau mendonorkan darahnya Senin,” kata Sri. (bb/yn) Radar Malang

Tes Urin Sopir Kendaraan
Sementara itu, mengantisipasi terjadinya kecelakaan selama arus mudik dan arus balik Hari Raya Idul Fitri 1431 H, Dinas Perhubungan Kota Malang merencanakan untuk mengadakan tes urin bagi sopir kendaraan umum terutama untuk awak Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP). Tes urin akan dilangsungkan dengan sejumlah instansi terkait seperti Polres Malang Kota, Badan Narkotika Nasional dan Dinas Kesehatan.
Yusuf mengatakan rencana ini akan digodok bersama instansi terkait dan direncanakan berlangsung menjelang lebaran dan sesudah lebaran nanti. Dishub mendata ada sekitar 50 armada bus AKAP dan sebanyak 1.527 bus AKDP di wilayah Kota Malang. Biaya untuk tes urine masing-masing awak bus diperkirakan berkisar antara Rp 50.000 hingga Rp 60.000. ” Kami belum memastikan tes urine ini adalah tes urine mandiri atau tidak. Idealnya memang anggaran ditanggung oleh Pemkot,” kata Yusuf.
Sasaran tes urin memang ditujukan pada sopir-sopir bus yang cenderung bekerja tidak kenal waktu. Umumnya mereka mengkonsumsi obat penambah tenaga untuk membantu mereka tetap bisa bekerja dan tidak mengantuk selama di jalan. ”Imbasnya ternyata buruk bagi kesehatan. Bila pengaruh obat itu telah habis sering berpengaruh pada hilangnya kemampuan untuk mengendalikan diri,” ujar Yusuf. (aim/pit/mar)

Berdasarkan data yang dimiliki Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Malang, jumlah pemuda ada 803.418 orang. Mereka yang masuk dalam daftar pemuda adalah penduduk berusia antara 18 sampai 35 tahun. Jumlah pemuda laki-laki adalah 408.209 orang dan perempuan 395.209. Sedangkan organisasi kepemudaan yang ada di kabupaten jumlahnya sekitar 23 organisasi.

Kepala Dispora Kabupaten Malang Bambang Ismudjoko menerangkan, saking sulitnya mencari pemuda yang sadar budaya lokal, instansinya kesulitan untuk menyeleksi. Dari 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, dispora hanya mampu mendapatkan 10 pemuda yang sadar budaya. “Pemuda yang masuk seleksi haruslah pemuda yang mampu menampilkan ciri khas budaya Malangan. Misalnya bisa menari Malangan ataupun seni Malangan lainnya,” ucap Jokik, panggilan akrab Bambang Ismudjoko.

Dari 10 pemuda itu, akhirnya kabupaten bisa mengirimkan satu wakilnya. Yakni Bambang Triwinarko, warga Dusun Kedungmonggo, Desa Karangpandan, Pakisaji. Saat ini, Triwinarko sedang berada di Bengkulu. Rencananya, dia berada di Pulau Sumatera hingga Juli mendatang. “Dia terpilih karena bisa membuat Topeng Malangan sekaligus mampu menarikannya,” lanjut pria berkumis tersebut.

Menurutnya, rendahnya kesadaran pemuda dalam berbudaya lokal karena minimnya perhatian dari pemkab. Di antaranya karena belum serasinya kebijakan pemuda yang dibuat pemkab, rendahnya akses dan kesempatan pendidikan yang didapatkan pemuda, serta rendahnya kemampuan kewirausahaan.

Jokik memisalkan, kebijakan pemkab saat ini sepertinya lebih memperhatikan pemuda yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemuda yang berpotensi. Akibatnya, pemuda yang mempunyai bakat dan minat di bidang budaya lokal menghentikan minatnya di tengah jalan.

Guna meningkatkan minat pemuda terhadap budaya lokal, di masa mendatang dispora akan bersinergi dengan dinas lainnya. Terutama dengan dinas pendidikan serta dinas pariwisata dan budaya. Selain itu, dispora juga akan mengajak elemen masyarakat seperti Dewan Kesenian Kabupaten Malang (DKKM).

Jokik khawatir, jika kondisi kepekaan pemuda terhadap budaya dibiarkan, maka 5 tahun atau 10 tahun ke depan, budaya asli Malang akan tergerus oleh budaya luar. “Tak hanya itu, jumlah kriminalitas dan premanisme akan meningkat. Karenanya, pemuda perlu saluran positif untuk potensinya,” paparnya. (fir/abm)

Kapolresta Malang AKBP Daniel T.M. Silitonga mengatakan, uji laboratorium untuk memberikan penguat atas bukti yang diperoleh polisi. Bukti itu berupa dua bungkus dendeng sapi Istimewa 999 yang dinyatakan mengandung babi oleh Laboratirium Kesehatan Masyarakat Veteriner di Surabaya. “Uji lab yang dilakukan polisi ini akan merujuk kepada UU yang digunakan polisi untuk menjerat produsennya,” kata Daniel. UU yang dia maksud adalah UU No 8/1999 tentang perlindungan konsumen.

Setelah mengantongi hasil uji laboratorium tersebut, baru polisi memiliki alasan kuat untuk melanjutkan proses hukum dari penyelidikan ke penyidikan. Dampak pelanggaran UU tersebut, produsen terancam hukuman lima tahun penjara dan denda. Belum diketahui jelas laboratorium mana yang akan ditunjuk polresta untuk menguji sampel temuan polisi itu. Pilihan yang ada bisa Labfor (Laboratorium Forensik) Polda Jatim atau laboratorium Dinkes Kota Malang.

Daniel mengatakan, sampel dendeng sapi yang diduga mengandung babi itu diperoleh dari lokasi produksi sepekan lalu. Ketika digeledah, ternyata masih ada dua bungkus dendeng sapi dan ratusan lembar kertas merek dendeng Istimewa 999. Untuk memperoleh sampel, Daniel mengaku polisi sempat kesulitan karena produk yang sudah dilarang pemerintah tersebut sulit ditemukan di pasaran. Beruntung dendeng itu akhirnya ditemukan di lokasi pembuatan yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi.

Untuk meredam kekhawatiran warga, polisi bersama dinkes, disperindag, serta dinas pertanian dan peternakan terus melakukan operasi gabungan. Namun, sejauh ini operasi yang dilakukan tidak menemukan peredaran dendeng yang telah dicekal pemerintah karena mengandung babi. Daniel berharap masyarakat menginformasikan kepada polisi melalui call center 112 apabila menemukan merek dendeng yang dicekal pemerintah. Yakni Kumala Asli (Malang), Cap Sapi, Istimewa No 1 (Malang), dan Istimewa 999 (Malang).jawapos

Maraknya kunjungan wisatawan itu seperti halnya terlihat di wisata air panas Cangar, Selecta, Songgoriti, Jatim Park, dan BNS (Batu Night Spectacular). Puluhan ribu wisatawan memadati tempat-tempat wisata yang ada di kota wisata ini. Sebagian besar wisatawan berasal dari sekitar Malang Raya, dan beberapa wilayah di Jawa Timur.

Menurut Titik Sunariyati, marketing manager Jatim Park, tercatat ada 6 ribu wisatawan yang berkunjung memadati Jatim Park. “Hari ini lebih ramai dibandingkan dengan dua hari kemarin,” kata dia, siang kemarin.

Titik memprediksi, kunjungan wisatawan itu juga akan berlangsung hingga besok (hari ini, Red). Karena, Minggu merupakan hari terakhir libur panjang. “Tapi, prediksi kami tidak seramai saat sekarang (kemarin, Red),” ujar dia.

Sementara itu, kunjungan wisata juga memadati wisata malam BNS. Tingginya minat wisatawan untuk menikmati lokasi wisata yang terhitung baru di Kota Batu itu sudah terlihat sejak sore hari. Parkir kendaraan itu meluber ke jalan raya hingga ke rumah-rumah penduduk. “Kami prediksikan jumlahnya mencapai puncaknya malam ini,” kata Dodock C.H, manager BNS.

Dodock menyebutkan selama tiga hari terakhir sudah tercatat ada sekitar 12 ribu wisatawan yang mengunjungi BNS. Jumat malam tercatat ada sekitar 7 ribu wisatawan yang memadati wisata ini.

Tingginya kunjungan wisatawan itu juga membuat arus lalu lintas berjalan merambat. Baik itu, jalur ke arah Kota Batu maupun yang meninggalkan kota wisata ini.

Saking berangnya, PC NU menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Kabupaten Malang untuk mengadvokasi ribuan guru yang dananya disunat. “Hampir 100 persen guru madrasah berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU,” ujar Sekretaris PC NU Kabupaten Malang Abdul Mujib Syadzili, kemarin.

Menurut Gus Mujib -panggilan akrab Mujib Syadzili- mulai hari ini PC NU akan membukan posko pengaduan. “Silakan guru yang dananya merasa disunat lapor ke NU,” kata Gus Mujib. Pengaduan dari masyarakat itu nantinya juga akan dijadikan dasar untuk melaporkan kebobrokan yang selama ini terjadi di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kabupaten Malang.

Apalagi, jelas dia, bukan rahasia umum bahwa di lingkungan Depag banyak oknum yang berani melakukan kegiatan ilegal dengan berbagai cara. Rencananya, dalam waktu dekat PC NU akan melaporkan kasus penyunatan ini ke Depag pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Mujib juga menjamin para guru yang mengadu ke PC NU akan dilindungi. Baik secara fisik maupun secara psikologis. “Mulai sekarang jangan ada lagi yang takut untuk mengungkapkan keburukan,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada aparat kejaksaan dan kepolisian juga turut proaktif dalam menyelediki adanya dugaan penyunatan tersebut. “Saya kira ini sudah mengarah ke tindak pidana korupsi. Bila ada itikad baik, kejaksaan dan kepolisian pasti akan segera bergerak,” sambungnya.

Sedangkan mengenai bantahan dari Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Kabupaten Malang Mustain, Gus Mujib mengatakan bahwa bantahan itu merupakan hak. Namun, terangnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa kasus penyunatan itu benar-benar ada dan bisa dibuktikan kebenarannya.

Kasus penyunatan muncul karena pengakuan beberapa guru. Termasuk pengakuan Ali Hasan, kepala MTs Miftahul Huda, Turen. Kebetulan Ali juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim. Selain itu juga ada bukti tertulis dari KKM Poncokusumo yang meminta para guru untuk menyerahkan dana Rp 10 ribu untuk infak dan tasyakuran.

Seperti diketahui, pemotongan itu diambilkan dari dana tunjangan fungsional guru sebesar Rp 200 ribu per bulan. Pencairan dana tunjangan itu dilakukan setiap satu semester sekali oleh KKM. Jumlah pemotongan tunjangan guru juga beragam, mulai Rp 10 ribu -Rp 75 ribu. Diperkirakan jumlah guru madrasah non-PNS dari TK, MI hingga MA sekitar 7.500 guru. Sedangkan tunjangan fungsional itu sendiri mulai berlaku pada 2007 lalu.

Malang Corruption Watch (MCW) juga menduga bahwa penyunatan itu sudah berlangsung sejak lama. “Sebenarnya sudah ada beberapa guru madrasah dari Wajak yang sudah mengadu kepada kami. Namun, mereka takut untuk melanjutkannya. Alasannya takut diintimidasi dan kehilangan pekerjaan,” ucap Zia Ulhaq, koordinator Badan Pekerja MCW.

Menurut dia, bisa langgengnya praktik penyunatan dikarenakan adanya perlindungan dari oknum di Depag. Bila pungli itu dilakukan PNS, maka jelas itu merupakan tindakan korupsi. Namun, bila pungli itu dilakukan non-PNS, maka tindakan itu termasuk pemerasan. “Korupsi atau pemerasan itu sudah ranah kejaksaan dan kepolisian. Mereka harus segera bergerak dan jangan melempem karena ini menyangkut nasib ribuan guru,” terangnya.

Pernyataan tak kalah keras juga dilontarkan organisasi keagamaan Muhammadiyah. “Kami berharap kasus ini diselesaikan secara hukum. Kejaksaan dan kepolisian harus tegas,” kata Putut Murdianto, ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang, menurutnya, Muhammadiyah mempunyai 8 SMK, 2 SMA, 8 SMP, dan 9 SD. “Guru-guru Muhammadiyah tak pernah bersinggungan dengan Depag. Namun, tindakan apapun yang ilegal, apalagi memotong tunjangan merupakan pelanggaran yang harus diusut tuntas,” papar Putut. (fir/ziz)

“Memang benar kami menerima ada laporan dari warga Ngaglik. Dan sekarang para saksinya sedang kami mintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat kesaksian mereka,” ungkap Istamu, Ketua Panwaslu Kota Batu, Selasa (7/4).

Sementara itu, Ketua PDP Partai Golkar Kota Batu, Suhadi mengaku, money politic yang dilakukan olehnya dan kader Golkar hanya isu belaka. Tujuannya, untuk merusak citra Golkar maupun caleg Golkar di mata masyarakat. Ia menduga praktik politik uang itu sengaja dilontarkan oleh caleg dan parpol di luar Golkar.

“Wajar jika nama kami dicatut dalam pemberian uang itu, dengan harapan warga tak simpatik lagi. Banyaknya parpol dan caleg memungkinkan terjadinya sikut-sikutan itu,” bela Suhadi kepada Surya.
Sementara itu, Panwascam di tiga kecamatan di Kota Batu pun semakin memperketat pengawasan.

Sejak diberlakukannya minggu tenang, isu adanya pembagian uang kepada warga dari sejumlah caleg semakin santer. Para penyedar uang ini biasanya beroperasi mulai pukul 22.00 WIB hingga 01.00 WIB.
“Jika siang Batu kelihatan adem ayem, maka malam upaya money politic semakin menjadi-jadi. Setiap malamnya sekarang minimal kami mendapat lima kasus money politic di berbagai desa dan kelurahan. Untuk memperkecil ruang gerak para pelaku, kami pun harus bekerja laiknya detektif,” ungkap Panca Rakhmat Pamungkas, Ketua Panwascam Kecamatan Batu.

Ditambahkan, pelaku money politic ternyata tak semuanya murni dari tim sukses caleg maupun parpol. Sebagian besar justru para petaruh untuk kemenangan Caleg unggulan mereka. “Jadi kami tak hanya mengawasi para tim sukses saja sekarang tetapi juga para petaruh yang berusaha membelokkan pilihan agar mereka menang,” tandas Panca.st11