Kongkalikong Matikan Usaha Kecil

Malang – Surya
Rencana kenaikan pita cukai spesifik dari Rp 3 menjadi Rp 35 perbatang menimbulkan reaksi beragam dari kalangan pengusaha rokok kecil dan menengah. Selain pasrah, para pengusaha ini menuding adanya kongkalikong antara pabrik rokok (PR) besar dengan pemerintah untuk mematikan usaha kecil.

“Ini adalah kenaikan yang ketiga kali sejak Maret, Juli dan November 2007. Mau tidak mau pengusaha kecil harus mengikuti kenaikan cukai tersebut,” kata Gentur Ardi Putra dari PR Mitra Lima Mandiri kepada wartawan usai sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan harga dasar dan tarif bagi pengusaha hasil tembakau di Kantor Pelayanan Bea Cukai Malang, Senin (19/11).

Dikatakan, kenaikan pita cukai rokok ini akan berdampak langsung kepada pengusaha kecil. Selain beban produksi semakin meningkat, untuk mempertahankan pangsa pasarnya semakin kesulitan akibat kenaikan harga jual di pasaran.
“Kami pantas curiga bila kenaikan cukai rokok ini akibat main mata pengusaha besar dengan pemerintah. Sehingga persaingan pangsa pasar rokok akan makin berkurang jika pengusaha kecil kolaps,” tandas Gentur Ardi Putra.

Kenaikan pita cukai rokok secara tidak langsung akan menyuburkan peredaran rokok putih (ilegal). Karena sebagian PR kecil yang tidak mampu mengikuti perkembangan pasar memilih untuk menjadi pengusaha rokok putih.
“Peredaran rokok putih dibiarkan merajalela. Padahal rokok putih juga bersaing memperebutkan pangsa pasar yang sama,” kata Bachtiar Yusuf, dari PR Santana Tobacco Kepanjen.

Sementara Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai (KPBC) Malang, Barid Effendi menegaskan, bahwa kenaikan pita cukai rokok ini untuk menyederhanakan tarif. Sehingga tidak terjadi perbedaan harga jual eceran (HJE) dengan harga transaksi pasar (HTP) yang berkisar 15 persen.

Barid tidak menampik jika kebijakan ini akan berimbas pada merebaknya produk rokok ilegal di pasaran. Namun ia berkeyakinan dengan peningkatan penertiban dan pembinaan bersama aparat pemkab, rokok ilegal ini dapat diantisipasi.
“Pemkab memiliki kewajiban yang sama untuk menertibkan rokok ilegal. Karena setiap tahun pemkab juga mendapatkan bagi hasil 2 persen dari cukai rokok,” kata Barid Effendi.(surya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: