PC NU Buka Posko Soal Dugaan Penyunatan Tunjangan Guru oleh KKM

KEPANJEN – Terkuaknya dugaan penyunatan dana tunjangan fungsional guru madrasah non-PNS di lingkungan Depag Kabupaten Malang oleh Kelompok Kerja Madrasah (KKM) membuat beberapa pihak kebakaran jenggot. Salah satu pihak yang berang adalah PC NU Kabupaten Malang. Maklum, mayoritas guru yang menjadi korban penyunatan dari lembaga pendidikan di bawah naungan NU.

Saking berangnya, PC NU menginstruksikan kepada Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum (LPBH) NU Kabupaten Malang untuk mengadvokasi ribuan guru yang dananya disunat. “Hampir 100 persen guru madrasah berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan (LP) Maarif NU,” ujar Sekretaris PC NU Kabupaten Malang Abdul Mujib Syadzili, kemarin.

Menurut Gus Mujib -panggilan akrab Mujib Syadzili- mulai hari ini PC NU akan membukan posko pengaduan. “Silakan guru yang dananya merasa disunat lapor ke NU,” kata Gus Mujib. Pengaduan dari masyarakat itu nantinya juga akan dijadikan dasar untuk melaporkan kebobrokan yang selama ini terjadi di lingkungan Departemen Agama (Depag) Kabupaten Malang.

Apalagi, jelas dia, bukan rahasia umum bahwa di lingkungan Depag banyak oknum yang berani melakukan kegiatan ilegal dengan berbagai cara. Rencananya, dalam waktu dekat PC NU akan melaporkan kasus penyunatan ini ke Depag pusat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Gus Mujib juga menjamin para guru yang mengadu ke PC NU akan dilindungi. Baik secara fisik maupun secara psikologis. “Mulai sekarang jangan ada lagi yang takut untuk mengungkapkan keburukan,” tegasnya.

Dia juga meminta kepada aparat kejaksaan dan kepolisian juga turut proaktif dalam menyelediki adanya dugaan penyunatan tersebut. “Saya kira ini sudah mengarah ke tindak pidana korupsi. Bila ada itikad baik, kejaksaan dan kepolisian pasti akan segera bergerak,” sambungnya.

Sedangkan mengenai bantahan dari Kepala Kantor Depag (Kakandepag) Kabupaten Malang Mustain, Gus Mujib mengatakan bahwa bantahan itu merupakan hak. Namun, terangnya, fakta di lapangan membuktikan bahwa kasus penyunatan itu benar-benar ada dan bisa dibuktikan kebenarannya.

Kasus penyunatan muncul karena pengakuan beberapa guru. Termasuk pengakuan Ali Hasan, kepala MTs Miftahul Huda, Turen. Kebetulan Ali juga merupakan anggota Komisi D DPRD Jatim. Selain itu juga ada bukti tertulis dari KKM Poncokusumo yang meminta para guru untuk menyerahkan dana Rp 10 ribu untuk infak dan tasyakuran.

Seperti diketahui, pemotongan itu diambilkan dari dana tunjangan fungsional guru sebesar Rp 200 ribu per bulan. Pencairan dana tunjangan itu dilakukan setiap satu semester sekali oleh KKM. Jumlah pemotongan tunjangan guru juga beragam, mulai Rp 10 ribu -Rp 75 ribu. Diperkirakan jumlah guru madrasah non-PNS dari TK, MI hingga MA sekitar 7.500 guru. Sedangkan tunjangan fungsional itu sendiri mulai berlaku pada 2007 lalu.

Malang Corruption Watch (MCW) juga menduga bahwa penyunatan itu sudah berlangsung sejak lama. “Sebenarnya sudah ada beberapa guru madrasah dari Wajak yang sudah mengadu kepada kami. Namun, mereka takut untuk melanjutkannya. Alasannya takut diintimidasi dan kehilangan pekerjaan,” ucap Zia Ulhaq, koordinator Badan Pekerja MCW.

Menurut dia, bisa langgengnya praktik penyunatan dikarenakan adanya perlindungan dari oknum di Depag. Bila pungli itu dilakukan PNS, maka jelas itu merupakan tindakan korupsi. Namun, bila pungli itu dilakukan non-PNS, maka tindakan itu termasuk pemerasan. “Korupsi atau pemerasan itu sudah ranah kejaksaan dan kepolisian. Mereka harus segera bergerak dan jangan melempem karena ini menyangkut nasib ribuan guru,” terangnya.

Pernyataan tak kalah keras juga dilontarkan organisasi keagamaan Muhammadiyah. “Kami berharap kasus ini diselesaikan secara hukum. Kejaksaan dan kepolisian harus tegas,” kata Putut Murdianto, ketua Bidang Pendidikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang.

Di Kabupaten Malang, menurutnya, Muhammadiyah mempunyai 8 SMK, 2 SMA, 8 SMP, dan 9 SD. “Guru-guru Muhammadiyah tak pernah bersinggungan dengan Depag. Namun, tindakan apapun yang ilegal, apalagi memotong tunjangan merupakan pelanggaran yang harus diusut tuntas,” papar Putut. (fir/ziz)

3 Tanggapan

  1. bapak-bapak semua, kami sedih sekali dengan data yang kami dapat dari berbagai unsur dalam depag kota malang khususnya, kami survey secara independen kepada masyarakat yang secara tidak langsung terkait dengan institusi departemen agama, baik saudara, anak, orang tua, ataupun petugas /pegawai /guru/walimurid lebih banyak kecewa dengan institusi depag, apakah itu oknum atau bukan , yang jelas pungli PNS, potongan tunjangan , dana bos, atau bantuan-2 lain, bagaimana bapak-2 kita usut tuntas atau kita laporkan ke KPK , mohon tanggapan, bersambung

    • Wah.., baik mas saya dukung Lsm mas, tapi enaknya ngumpulkan data atau ngumpulkan orangnya sekalian ya.. biar di copot dari jabatannya, atau di pecat sekalian,..
      gini mas klau boleh saya mau mengadu juga ya.., itu loh madrasah jalan bandung, kok sepertinya makin aneh ya.., saudara saya wali murid situ , walah..dana bos atau apa gitu yang tidak beres…, mulanya saya ngak begitu perhatian, tapi ada orang lain yang bilang kok kasusnya sama dan tempatnya sama pula, waduh.., sayang ya..

  2. MASALAH PNYUNATAN TUNJANGAN GURU NON PNS DARI KALANGAN NU YANG DILAKUKAN OLEH KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB MALANG SAMPAI DETIK INI FRIHAK NU KOK ADEM ADEM AYEM SAJA TIDAK MENINDAK YBS ,APAKAH NU JUGA DAPAT AMPLOP DARI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB MALANG. MALU DONG

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: